Sopiani Pengarang Edy Suprapto Dosen Pembimbing 1 Mahfudiyah Contributor

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM mendelegasikan pelaksanaan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Dalam rangka peningkatan pelayanan pelaksanan pengharmonisasian perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Inovasi salah satunya dibutuhkan Panduan penyusunan analisis konsepsi dalam pengharmonisasian, pembulaten, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang moneter dan jasa keuangan. Panduan ini juga lebih menjabarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka optimalnya pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan perlu adanya panduan analisis konsepsi.